Telisik Jejak Rekening Gendut Polri, dari Tahun 2010 sampai Aiptu LS

Penegakkan hukum di Indonesia memang jauh dari harapan. Zaman demokrasi dan keterbukaan publik yang membuat pengawasan publik pada pejabat negara ternyata kalah garang dengan sikap "ndablek" para pejabat yang terkait. "Maka jangan salahkan rakyat kalau anarkis!" begitu selentingan beberapa orang sambil menyeruput kopi di pinggiran jalan.

Salah satu kasus yang cukup hangat, sehangat gelas kopi di sudut warung adalah terbongkarnya (atau dibongkarnya) rekening gendut Aiptu LS. Dengan langkah yang sangat cepat, Bareskrim Polri memproses anggotanya tersebut. Status tersangka pun menjadi berita terakhir hari ini. Sikap sigap ini berbuah sedikit harapan bagi masyarakat. Media pun merangkum harapan itu dalam sebuah judul berita "Bongkar Rekening Gendut Aiptu Labora, Momentum Polri Bersih-bersih" (DetikHot, Senin, 20/05/2013/ 10:46 WIB).

Harapan akan masih adanya hukum yang tidak pandang bulu, sedikit bertambah ketika Aiptu LS langsung diperiksa di Jakarta. Setidaknya logika awam mengatakan bahwa sang tersangka disterilkan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Namun apa daya, harapan tinggal harapan, pemeriksaan Aiptu LS dipindahkan ke Papua. Daerah di mana sang bintara tinggi tersebut bertugas selama 27 tahun. Logika awam pun mengatakan, waktu tugas selama itu bagi anggota polisi cukup aneh, dan waktu yang lama untuk membentuk jejaring "bisnis." Lalu, kira-kira apa tujuan pemeriksaan Aiptu LS dipindah ke Papua???

Sudahlah..tidak usah berharap banyak. Tidak usah terlalu membiarkan oksigen masuk sedikit dalam jejaring pembuluh darah kita. Pejabat kita memang terlalu 'ndablek' untuk diberikan masukan, diberikan kritik, diberikan makian, diberikan sederet demo anarkis. Kenapa saya mengatakan hal tersebut?

Karena kasus Aiptu LS bukan sekali ini terjadi. Kasus rekening gendut bukan kali ini saja terjadi. Headline berita yang membubung harapan masyarakat tentang "Saatnya unsur Polri bersih-bersih" bukan kali ini saja terjadi.  

Masih ingat kisah Rekening Gendut Polri? Pertengahan tahun 2010 masyarakat digemparkan oleh laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tempo pada 29 Juni 2010 melansir perwira polisi yang dicurigai memiliki rekening gendut: Inspektur Jenderal MS dengan kekayaan: Rp 8.553.417.116 dan US$ 59.842 (per 22 Mei 2009); Inspektur Jenderal SYW dengan Kekayaan: Rp 6.535.536.503 (per 25 Agustus 2005); Inspektur Jenderal BG dengan Kekayaan: Rp 4.684.153.542 (per 19 Agustus 2008); Inspektur Jenderal BH dengan kekayaan Rp 2.090.126.258 dan US$ 4.000 (per 24 Maret 2008); Komisaris Jenderal SD dengan kekayaan: Rp 1.587.812.155 (per 2008); dan Inspektur Jenderal BS. 

Atas laporan dan pemberitaan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung memerintah Kapolri untuk mengusut tuntas. "Tolong diselesaikan dan dikelola dengan baik. Kalau ada memang yang termasuk di wilayah pelanggaran hukum, tolong diberi sanksi. Kalau tidak, ya jelaskan," ujar Presiden, Senin (5/7/2010) di Kantor Presiden, Jakarta sebagaimana diwartakan Kompas.Com

Bagaimana kisah akhir dari laporan rekening gendut petinggi polri di atas? Pengalaman saya, tidak ada kabarnya lagi tuh. Yang saya ingat, saya sangat sulit membeli majalah Tempo edisi rekening gendut Polri karena menurut pedagang sudah diborong saat matahari pun masih tidur di timur. Semua majalah langsung diangkut menggunakan mobil.

PPATK tidak jeri. Republika pada Jumat 17 Februari 2012 memberitakan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya ratusan rekening 'gendut' dengan transaksi mencurigakan. Mabes Polri menyatakan sebagian dari ratusan rekening mencurigakan tersebut telah dilakukan pemeriksaan.

"Sebagian itu sudah ada yang diperiksa karena kan sudah ada data-datanya, penyidik tinggal memanggil pemilik rekening tersebut," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Saud Usman Nasution di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/2). Saud menambahkan, pemeriksaan itu dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri. Namun ia enggan menjelaskan hasil pemeriksaan itu.

Saat ditanya apakah dari sebagian dari ratusan pemilik rekening mencurigakan tersebut di antaranya Pati Polri, ia enggan menjawabnya. Ia berkelit pemilik rekening-rekening mencurigakan tersebut dirahasiakan dan tidak dapat dipublikasikan. "Dalam pemeriksaan apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau tidak, maka kita akan memprosesnya dengan ancaman hukuman minimal dua tahun. Tapi kita tidak bisa menjelaskan karena rekening ini dirahasiakan."

Apakah ada kelanjutannya???

Dalam perkembangan selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil membongkar kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri yang menjadikan jenderal polisi bintang dua duduk di kursi terdakwa.

Banyak pihak menyatakan harapannya, supaya kasus ini bisa menjadi pintu masuk KPK membongkar rekening gendut petinggi Polri yang sejak lama digantung. Harapan ini dikuatkan karena KPK cukup bernyali dalam memberantas tindak pidana korupsi sekalipun melibatkan petinggi penegak hukum.

Nah, kalau kita cermati, saat ini ada 2 lembaga penegak hukum sedang mengusut kasus anggota polisi. KPK dengan kasus simulator yang sudah memasuki masa sidang. Dan Polri dengan Aiptu LS yang baru menetapkan status tersangka. Keduanya "dibebankan" harapan masyarakat bahwa ini menjadi momentum untuk membersihkan institusi Polri dari tindak korupsi atau pemanfaatan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keluarga. Tentu hal ini tidak lepas dari kasus rekening gendut yang telah merebak luas pada tahun 2010.

Jadi, KPK atau Polri kah yang akan memenuhi harapan masyarakat? Atau tidak kedua-duanya?